Inhil | Riaugemilang.com – Pemenuhan hak pekerja setelah hubungan kerja berakhir perlu menjadi perhatian bersama. Sebab, berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan tidak serta-merta menghapus hak-hak yang telah melekat selama masa kerja, termasuk hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan ini menjadi penting ketika seorang pekerja meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang harus mengurus hak-hak almarhum, seperti manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM).
Dalam praktiknya, proses pengurusan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan terkadang menghadapi sejumlah kendala administrasi. Mulai dari ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), perbedaan tanggal lahir, ketidakcocokan riwayat pekerjaan, hingga perbedaan data mengenai waktu berakhirnya hubungan kerja.
Kondisi tersebut tentu membutuhkan perhatian serius, mengingat ahli waris yang mengurus hak pekerja berada dalam posisi membutuhkan kepastian mengenai status kepesertaan, kelengkapan dokumen, serta tahapan penyelesaian klaim.
Di satu sisi, perusahaan memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan dokumen dan keakuratan data riwayat pekerjaan mantan pekerja. Sementara di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara program jaminan sosial diharapkan memberikan pelayanan yang transparan, profesional, serta menyampaikan informasi secara jelas apabila terdapat kendala dalam proses pengajuan manfaat.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, proses koreksi dan verifikasi tentu merupakan bagian dari prosedur administrasi yang harus dilalui. Namun, setiap kendala semestinya disertai penjelasan yang dapat dipahami oleh peserta maupun ahli waris, termasuk mengenai dokumen yang perlu diperbaiki dan tahapan yang harus ditempuh.
Jangan sampai persoalan administrasi yang tidak mendapatkan penjelasan secara memadai membuat ahli waris terus berada dalam ketidakpastian mengenai hak yang sedang mereka perjuangkan.
Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah koordinasi antara perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua pihak diharapkan dapat membangun komunikasi dan kerja sama yang baik, terutama ketika terdapat perbedaan data kepesertaan maupun dokumen riwayat pekerjaan yang membutuhkan klarifikasi.
Sebab, bagi ahli waris, persoalan tersebut bukan sekadar urusan kelengkapan berkas. Di balik proses pengajuan klaim terdapat hak pekerja yang perlu dipastikan berdasarkan ketentuan hukum dan status kepesertaan yang sebenarnya.
Dalam konteks perlindungan tenaga kerja, pengawasan terhadap pemenuhan hak pekerja seharusnya tidak berhenti ketika hubungan kerja berakhir. Kepastian penyelesaian hak-hak yang masih melekat juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab dalam sistem perlindungan ketenagakerjaan.
Karena itu, diperlukan keterbukaan informasi dan pelayanan yang responsif dari seluruh pihak terkait. Apabila memang terdapat persyaratan yang belum terpenuhi, hendaknya disampaikan secara terperinci agar ahli waris mengetahui langkah penyelesaian yang harus dilakukan.
Fungsi Kontrol Sosial
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa perlindungan tenaga kerja tidak hanya berbicara mengenai hak seseorang ketika masih aktif bekerja, tetapi juga menyangkut kepastian hak setelah hubungan kerja berakhir, termasuk ketika pekerja telah meninggal dunia.
Perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan tidak hanya menjalankan kewajiban administratif, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang memberikan kepastian.
Pengawasan publik terhadap persoalan ketenagakerjaan juga diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial, bukan untuk mencari kesalahan atau menyudutkan pihak tertentu, melainkan mendorong transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan pelayanan demi kepentingan pekerja dan keluarganya.
Pada akhirnya, hak pekerja yang telah memenuhi ketentuan harus mendapatkan kepastian. Jangan sampai persoalan administrasi yang berlarut-larut justru membuat pekerja maupun ahli waris kehilangan kejelasan atas hak yang semestinya mereka terima.
Riaugemilang.com akan terus mendorong keterbukaan informasi dan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja sebagai bagian dari fungsi pers dalam menjalankan kontrol sosial di tengah masyarakat.
(Heriansyah)
About the Author
